Gubernur Kalbar Setuju Sistem UN Dihapus, Ini Alasannya

PONTIANAK, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyampaikan sikapnya terkait rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus ujian nasional (UN) pada tahun ajaran 2021 mendatang.

Menurut Sutarmidji, pemerintah provinsi siap mengimplementasikan sistem dan kebijakan baru Kemendikbud sebagai pengganti UN.

"Saya setuju. Pemprov Kalbar siap. Tetapi harus ada media evaluasi," kata Midji kepada sejumlah wartawan di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Wali Kota Tangerang Dukung UN Dihapus

Midji menjelaskan, media evaluasi ini nantinya akan memuat hasil belajar siswa secara keseluruhan.

Dengan begitu, media evaluasi akan menjadi indikator bagi guru untuk menilai kelulusan siswa.

Midji mengatakan, selama ini porsi UN begitu berlebihan dalam menentukan kelulusan, sehingga menjadi momok bagi anak.

"Evaluasi itu harus ada, sehingga guru-guru bisa mengukur kemampuan siswa," ucap Midji.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, mulai 2021, pemerintah akan mengganti mekanisme UN.

Menurut Nadiem, sistem UN seperti yang saat ini dilakukan tidak akan digunakan lagi pada 2021.

"Di tahun 2021, UN akan diganti menjadi assessment (penilaian) kompetensi minimum dan survei karakter," kata Nadiem dalam pemaparan program "Merdeka Belajar" di Jakarta, Rabu.

Nadiem menjelaskan, penilaian kompetensi minimum merujuk pada dua hal, yakni literasi dan numerasi.