Dimaki-maki Mahasiswa Saat Demo Tolak Omnibus Law, Gubernur Kalbar Ancam Lapor Polisi

PONTIANAK, KOMPAS.com – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) berang dengan aksi demonstrasi mahasiswa menolak Undang-undang Omnibus Law di depan kantor Gubernur Kalbar, Selasa (10/11/2020).

Pasalnya, salah satu orator aksi mengucapkan kata-kata makian. Si orator kecewa lantaran tuntutannya untuk bertemu Sutarmidji tidak dipenuhi.

“Saya sebenarnya tidak suka dengan cara-cara (demonstrasi) seperti itu dan saya akan masalahkan (yang) maki-maki saya itu,” kata Sutarmidji kepada wartawan, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: Tekan Penyebaran Covid-19, Gubernur Kalbar Bentuk Satgas hingga Tingkat RT

Dia tidak menemui mahasiswa bukan tanpa alasan.

Di waktu yang bersamaan, dia mengisi materi acara webinar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Saya kan melaksanakan tugas. Kan ada yang bisa menerimanya, tidak harus gubernur,” ujar Sutarmidji.

Sebagaimana ditekahui, sejumlah video orasi mahasiswa yang melontarkan kata-kata mengandung makna makian tersebut beredar di media sosial.

Maka dari itu, Sutarmidji menegaskan, ia akan membuat laporan kepolisian.

“Yang maki-maki saya tuh, saya mau lapor polisi, pasti, karena itu hak saya. Besok saya akan buat laporan. Saya sudah bilang ke mereka saya akan tetap buat laporan. Kita ketemu di pengadilan saja,” ucap Sutarmidji.

Baca juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Gubernur Kalbar Minta Pusat Keramaian di Pontianak Tutup Sepekan

Menurut Sutarmidji, undang-undang itu telah disahkan. Artinya satu-satunya jalan adalah dengan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

“Kalau minta undang-undang ini tidak berlaku di Kalbar, ya mana bisa. Ini kan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), semua undang-undang berlaku mengikat,” ungkap Sutarmidji.

Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go mengaku belum mendapat informasi terkait rencana laporan tersebut.

“Kita cek dulu ya,” tutup Donny.